Aimas – Bahlil Rp 618 Triliun Proyek Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan komitmennya terhadap program hilirisasi nasional. Dalam pernyataan terbarunya, ia menyebut bahwa proyek-proyek hilirisasi yang saat ini mencapai nilai Rp618 triliun bukan hanya agenda ekonomi, tapi amanat konstitusi.
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Bahlil menekankan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam harus dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan hilirisasi, menurutnya, adalah salah satu bentuk nyata dari perintah itu.
Dari Tanah Jadi Nilai Tambah
Baca Juga : Presiden Prabowo hadiri wisuda 521 sarjana UKRI di Bandung
Hilirisasi adalah proses mengolah bahan mentah hasil bumi Indonesia — seperti nikel, bauksit, dan tembaga — menjadi barang setengah jadi atau jadi, agar nilai ekonominya meningkat sebelum diekspor atau digunakan dalam negeri.
“Kita enggak bisa selamanya cuma jual tanah dan batu. Kita harus ubah jadi produk, jadi lapangan kerja, jadi teknologi. Itu baru namanya pemahaman ekonomi,” kata Bahlil dalam forum nasional investasi.
Rp618 Triliun: Tak Sekadar Angka
Total nilai investasi proyek hilirisasi yang diinginkan pemerintah saat ini mencapai Rp618 triliun , dengan sektor dominan meliputi:
-
Industri logam dasar (nikel, tembaga, dan turunannya)
-
Industri petrokimia
-
Energi terbarukan dan baterai kendaraan listrik
Sebagian besar investasi berasal dari kerja sama antara BUMN, investor dalam negeri, dan penanam modal asing yang tunduk pada peraturan Indonesia .
Menjawab Kritik Internasional, Bahlil: Ini Soal Harga Diri Bangsa
Kebijakan hilirisasi sempat menuai kritik dan gugatan dari sejumlah negara di forum WTO karena dianggap “melanggar kebebasan dagang.” Namun bagi Bahlil, keberanian untuk menolak mengekspor bahan mentah adalah langkah tegas untuk melindungi kepentingan nasional.
Mereka marah karena kita berhenti menjadi penyedia bahan mentah murah. Tapi kita tak boleh takut. Ini soal harga diri dan masa depan anak bangsa,” ujarnya.
Efek Domino: Lapangan Kerja, UMKM, dan Infrastruktur
Proyek hilirisasi tidak hanya berbicara soal ekspor dan devisa, namun juga berdampak langsung pada masyarakat:
-
Lapangan kerja lokal meningkat karena pabrik dan smelter dibangun di daerah.
-
UMKM tumbuh ikut menjadi mitra industri besar.
-
Infrastruktur daerah berkembang , mulai dari jalan, pelabuhan, hingga listrik.
Konstitusi Bukan Hiasan, Tapi Kompas Kebijakan
Dengan menyebut proyek hilirisasi sebagai amanat konstitusi, Bahlil ingin mengingatkan publik dan para pengambil kebijakan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan kompas moral dan ekonomi.
