Aimas – Kemenkes akan tambahkan Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan akan menambahkan indikator baru terkait Masalah Gizi Buruk (MBG) dalam laporan Capaian Kinerja Gizi (CKG) nasional.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat pemantauan dan evaluasi terhadap program penanganan gizi buruk di Indonesia.
Dengan indikator MBG, Kemenkes berharap bisa melihat seberapa besar kemajuan yang dicapai dalam menurunkan angka kasus gizi buruk setiap tahunnya.
Baca Juga : Suku Besar IMEKKO Kabupaten Sorong Deklrasi Dukung Program Prioritas Nasional Presiden Prabowo
Selama ini, CKG lebih banyak berfokus pada capaian program gizi umum seperti pemberian vitamin, imunisasi, dan pemantauan berat badan bayi.
Tambahan indikator ini menjadi sinyal bahwa Kemenkes ingin lebih fokus pada intervensi langsung terhadap kasus gizi ekstrem, bukan hanya pencegahan umum.
Salah satu indikator yang akan masuk adalah jumlah balita yang keluar dari status gizi buruk per wilayah dalam periode tertentu.
Kemenkes juga akan memasukkan variabel seperti kecepatan penanganan dan cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) pada kasus MBG
Dalam sistem pelaporan nanti, indikator MBG akan dimasukkan dalam dashboard gizi nasional, sehingga bisa dipantau secara real-time oleh dinas kesehatan.
Perubahan ini akan diujicobakan lebih dulu di beberapa daerah prioritas yang memiliki kasus MBG tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Penambahan indikator juga akan diiringi dengan pelatihan tenaga kesehatan agar bisa memahami dan menginput data MBG secara akurat.
Menurut Kemenkes, langkah ini adalah bagian dari reformasi sistem pelaporan gizi agar lebih responsif terhadap kondisi di lapangan.
Indikator MBG akan membantu pemerintah mengukur efektivitas program seperti penanggulangan wasting dan penyediaan pangan bergizi di daerah terpencil.
Salah satu alasan penambahan indikator ini adalah minimnya data detail tentang progres penanganan kasus gizi buruk selama ini.
Kemenkes juga mendorong integrasi antara data MBG dan data kemiskinan, karena masalah gizi sering kali berkorelasi dengan kondisi sosial ekonomi.
Dengan indikator baru ini, dinas kesehatan daerah bisa mengalokasikan sumber daya
