Aimas – DBH Migas mulai ditransfer langsung ke rekening penerima sesuai regulasi guna mempercepat dan memastikan transparansi penggunaan anggaran.
Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai daerah penghasil migas memiliki peran sentral dalam proses penyaluran dana ini kepada masyarakat ring satu.
Penetapan penerima berdasarkan wilayah distrik penghasil—termasuk Aimas, Seget, Klamono, Mayamuk, Salawati Tengah, dan Salawati Selatan—dihitung melalui block distriks administratif.
Sebanyak 10 persen dari total DBH Migas dialokasikan secara langsung dalam bentuk bantuan sosial tunai kepada masyarakat adat ring satu.
Kepala BPKAD Kabupaten Sorong menjelaskan bahwa transfer dana dilakukan setelah data valid dan mekanisme penyaluran disepakati bersama.
Pemkab melakukan koordinasi intensif dengan LSM, tokoh adat, serta masyarakat penerima untuk menghindari dual claim atau penyaluran yang tidak akurat.
Skema realisasi DBH Migas triwulan III 2023 menempatkan prioritas pemerataan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat penghasil.
Total DBH Migas Kabupaten Sorong triwulan III mencapai Rp132,2 miliar (minyak bumi Rp25,2 miliar, gas bumi Rp107,6 miliar).
Dari jumlah itu, 10 persen dialokasikan sebagai bantuan langsung tunai senilai Rp13,22 miliar kepada masyarakat di enam distrik penghasil.
Proses transfer dilakukan melalui rekening penerima yang sudah terverifikasi oleh Pemkab dan pihak terkait.
Perhatian khusus diberikan agar penerima yang tidur di atas minyak tidak justru tertinggal secara ekonomi.
Block Arar (Aimas dan Mayamuk) mendapatkan sekitar Rp4,1 miliar dari dana subsidi tersebut.
Block Matoa (Salawati Tengah dan Selatan) menerima sekitar Rp1,02 miliar.
Sementara Block Walio (Jaya Cendrawasi, Kasim, Linda) mendapatkan Rp4,3 miliar.
Jalan dan infrastruktur dasar masyarakat ring satu menjadi perhatian Pemkab dalam desain penggunaan dana.
Selain itu, Pemkab Sorong juga menyusun program pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas penggunaan DBH.
Baca Juga : DPR Kota Sorong Garap Ranperda Perlindungan ODGJ, Desak Pemkot Bangun Rumah Singgah
Penyaluran DBH Migas ini disertai SK resmi yang diserahkan oleh Pemprov Papua Barat Daya melalui Pj Gubernur Muhammad Musa’ad.
Untuk tahun 2025, total alokasi DBH Migas Otsus dicatat sebesar Rp167,25 miliar untuk minyak bumi dan Rp17,72 miliar untuk gas alam.
Kabupaten Sorong mendapatkan kuota DBH terbesar: Rp66,90 miliar (minyak bumi) dan Rp7,09 miliar (gas alam).
Sisanya dibagi ke Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Sorong Selatan, Raja Ampat dan Maybrat dengan nilai sama masing-masing Rp10,03 miliar minyak dan Rp1,06 miliar gas.
